*Fokus Berita Paling Heboh Hari Ini Soal KKN Dan KPK*,
Kumpulan Dari Berbagai Sumber Media Mainstream Dan Medsos, Ikuti Jangan Sampai Ketinggalan.
21200521 Hari Ini Jumat, Fokus Berita Politik.Asiiik.com
*Berita menarik hari ini adalah pernyataan Ketua Majelis Syuro* Partai Ummat, Amien Rais yang menyatakan, KKN–kependekan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme–yang pada masa sekarang dinilainya lebih parah dibanding saat era Orde Baru. Menurut Amien, kondisi tersebut terbukti dari tindakan korupsi yang masih merajalela, tetapi di sisi lain KPK justru dilemahkan.
Pemprov DIY mencanangkan Gerakan Indonesia Raya Bergema melalui SE Nomor 29/SE/V/2021 tentang Memperdengarkan Lagu Kebanggsaan Indonesia Raya. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengajak seluruh masyarakat untuk menggemakan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan SE yang dikeluarkan Gubernur DIY tersebut, pencanangan gerakan tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan 113 tahun Hari Kebangkitan Nasional.
KPK memastikan menindaklanjuti arahan presiden Jokowi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan lembaga terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Firli Bahuri menegaskan, pada Selasa (25/5) pekan depan, KPK bersama lembaga terkait akan lakukan pembahasan terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Kemenkominfo tengah mendalami dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan di dunia maya. Meski demikian, Kementerian Kominfo belum dapat memastikan apakah informasi 279 juta data penduduk itu bocor dan benar dijual di forum peretas Raid Forums. Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman untuk menelusuri dugaan kebocoran data tersebut.
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menandatangani Undang-Undang untuk melindungi warga Amerika-Asia dari kejahatan dan kebencian rasial. Biden mengutuk keras aksi rasisme. Dilansir AFP, Joe Biden menandatangani Undang-Undang ini pada Kamis (20/5/2021). Hal itu dia sampaikan dalam pidatonya di depan sejumlah politisi Asia-Amerika serta anggota kongres di Gedung Putih.
*Berikut Isue selengkapnya* :
*1. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais mewanti-wanti* Presiden Jokowi terhadap potensi pemerintahan yang boleh jadi bakal berakhir kurang elegan. Pernyataan ini dia sampaikan dalam acara bertajuk ‘Merawat Reformasi’ yang digelar virtual pada Kamis (20/5) malam. Awalnya, Amien menyinggung soal KKN–kependekan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme–yang pada masa sekarang dinilainya lebih parah dibanding saat era Orde Baru. Menurut Amien, kondisi tersebut terbukti dari tindakan korupsi yang masih merajalela, tetapi di sisi lain KPK justru dilemahkan.
“Korupsi masih luar biasa, malah KPK dipreteli kemampuannya. Kolusi juga penguasa-penguasa itu sudah menjadi sangat kuat, bahkan pengusaha mendikte penguasa. Bisnis mendikte politik. Nepotisme juga nggak ketulungan,” tutur Amien. Selain permasalahkan KKN, mantan Ketua MPR tersebut juga menyentil situasi Indonesia akhir-akhir ini yang diperparah dengan kondisi kedaulatan politik dan ekonomi yang menurutnya hanya sebatas di atas kertas.
“Jadi sekarang saya enggak berlebihan kalau mengatakan bahwa kekuasaan politik sudah dipegang, digenggam oleh kekuasaan bisnis dan kemudian politik menurut kemauan para businessman itu. Oligarki yang sontoloyo itu,” ucap Amien. Menurut dia, fenomena oligarki ekonomi yang mampu mendikte kekuatan politik adalah kondisi yang berbahaya. Itu sebab, pada masa jabatan Jokowi yang masih sekitar tiga tahun ini dia meminta presiden untuk memikirkan fenomena yang diungkapnya tersebut.
*2. Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)*, Amien Rais bercerita soal pengalamannya beberapa hari menjelang Presiden Soeharto lengser dari tampuk kepemimpinan Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 silam. Saat proses Reformasi akan memasuki puncak, Amien termasuk salah satu sosok di garis depan yang berhadapan langsung dengan Soeharto. Amien bercerita, pada 19 Mei 1998, dirinya sempat ditelepon seseorang petinggi TNI. Saat itu, menurutnya, hari sudah larut.
“Saya jam 11 malam ditelepon dari Cilangkap [Jakarta Timur], saya lupa namanya, katanya seorang perwira tinggi TNI. [Dia] mengatakan, ‘Pak Amien, tolong itu batalkan besok pagi [20 Mei]’, rencana syukuran reformasi di Monas,” kata Amien dalam acara merawat Reformasi yang digelar virtual, Kamis (20/5) malam. Menurut Amien, petinggi TNI itu mengingatkan Amien bahwa tentara akan lakukan tindakan pembubaran jika massa masih tetap berkumpul di Monas.
*3. Pemprov DIY mencanangkan Gerakan Indonesia Raya Bergema* melalui SE Nomor 29/SE/V/2021 tentang Memperdengarkan Lagu Kebanggsaan Indonesia Raya. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengajak seluruh masyarakat untuk menggemakan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan SE yang dikeluarkan Gubernur DIY tersebut, pencanangan gerakan tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan 113 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Lagu Indonesia Raya dapat diperdengarkan secara berkesinambungan di ruang publik seperti lembaga pendidikan, kantor pemerintah/swasta, pusat perbelanjaan dan tempat publik lainnya.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Yogyakarta untuk membangkitkan Gerakan Indonesia Raya Bergema seperti halnya Serangan Umum 1 Maret 1949, sebuah ‘serangan kejut’ yang membawa inspirasi semangat kebangsaan yang memang benar-benar hidup di hati masyarakat luas,” kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (20/5). Sultan menuturkan, gerakan ini dicanangkan dengan tujuan membangun semangat kebangsaan. Ia menegaskan, tidak cukup dengan hanya menggelorakan lagu kebangsaan, harapannya pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menggemakan Lagu Indonesia Raya.
Dulu, katanya, Lagu Indonesia Raya digemakan oleh semangat kebangsaan yang otentik. Namun, saat ini Lagu Indonesia Raya diharapkan dapat digemakan dengan semangat kebangsaan baru abad millennial. “Kini, saat kita berselancar di era digital, selain dibangkitkan oleh disrupsi teknologi, juga harus diwaspadai bahwa peradaban baru ini pun juga terbawa oleh intervensi Covid-19. Selamat bergerak maju, membangun semangat kebangsaan dengan ruh baru,” ujar Sultan.
Gerakan Indonesia Raya Bergema ini, menurutnya juga seperti gotong royong dengan semangat nasi bungkus. Artinya, kata Sultan, ada wujud solidaritas sosial dan ekspresi kultural yang dibawa melalui gerakan tersebut. “Bagaikan ombak besar samudra yang menggelora, seperti halnya aksi massa damai Sejuta Rakyat Yogyakarta pada 20 Mei 1998, atau kerja-kerja berantai yang golong-gilig saat segenap elemen masyarakat bahu-membahu membantu korban bencana gempa 2006 dan erupsi Merapi 2010,” jelasnya.
*4. Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan*, sejatinya Lagu Indonesia dapat diperdengarkan secara berkesinambungan sebagai kampanye berkelanjutan untuk mengobarkan nasionalisme. Walaupun sudah dikeluarkan SE Nomor 29 Tahun 2021, namun sifatnya Gerakan Indonesia Raya Bergema hanya sebatas imbauan. “Artinya, SE ini tidak mengikat mutlak setiap hari masyarakat harus memperdengarkan Lagu Indonesia Raya. Begitu pun dengan tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk berdiri tegak dan hormat,” kata Aji.
Selain itu, kata Aji, prinsip dari gerakan tersebut yakni melahirkan kesadaran tanpa paksaan atau rasa takut. Aji menyebut, waktu yang digunakan untuk mengumandangkan Indonesia Raya juga bersifat fleksibel. “Jangan jadi beban, tidak akan ada sanksi karena kita menumbuhkan rasa bangga. Orang melakukan karena senang, bukan kewajiban, kecuali lagi upacara atau acara resmi,” ujarnya.
*5. KPK memastikan menindaklanjuti arahan presiden Jokowi* terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan lembaga terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK. “Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kita pegang teguh dan kita tindak lanjuti dengan cara koordinasi, komunikasi dengan menteri PAN-RB dan kepala BKN, termasuk juga dengan kementerian lain. Kami pimpinan KPK dan sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar karena kita bekerja,” kata Firli dalam konferensi pers, Kamis (20/5).
Firli Bahuri menegaskan, pada Selasa (25/5) pekan depan, KPK bersama lembaga terkait akan lakukan pembahasan terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. “Hari Selasa kita akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain,” kata Firli. (_*Lanjutkan baca 20an ringkasan berita berikut di bawah ini*_....👳👴👵👶👇👇👇)
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, tidak pernah memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Adapun TWK merupakan proses alih status pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). “Kami ingin pastikan sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat, dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk menghentikan dengan hormat maupun tidak hormat, saya harus garis bawahi,” ucap Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Kamis (20/5). Firli memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK masih terus berjalan. Sebab, sesuai hasil rapat paripurna KPK pada tanggal 5 Mei 2021, tugas pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberikan kepada pimpinannya.
7. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan proses pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi di Papua terkait dana otonomi khusus. Hal itu disampaikan Firli menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tentang adanya 10 kasus korupsi berskala besar di Papua. “Nah terkait itu, kami ingin sampaikan apa yang dilakukan KPK, sedang berjalan mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu perkaranya,” ucap Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (20/5). Namun Firli enggan memerinci total kasus yang tengah ditangani di Papua. Dia juga enggan membeberkan perkara kasus itu. “Pada saatnya (nanti), karena akan sampaikan sejauh mana penanganan perkara yang terjadi di daerah-daerah yang memperoleh dana otonomi khusus,” katanya. Firli menegaskan akan terus memberantas korupsi di Indonesia dan bakal menindak semua orang yang korupsi tanpa pandang bulu.
8. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan di KPK masih terus berjalan. Sebab, sesuai hasil rapat paripurna KPK pada tanggal 5 Mei 2021 tugas dari pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diberikan kepada pimpinannya. “Pimpinannya yang mengatur tentang tugas-tugas tersebut termasuk penanganan perkara sehingga kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti. Tidak pernah ada perkara yang terlambat. Kita pastikan karena sistem KPK adalah sudah berjalan dan yang bekerja bukan perorangan, bukan satu orang tapi semua pegawai dan insan KPK bekerja keras untuk melakukan pemberantasan korupsi secara bersama-sama” ,” ucap Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/5).
9. KPK memastikan akan panggil ulang Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP). “Untuk kepentingan penyidikan, tentu ada strategi penyidikan yang kami lakukan. Kami pastikan penyidik akan memanggil ulang saksi Azis Syamsuddin. Waktunya akan kami informasikan lebih lanjut,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (20/5). KPK memastikan proses penyidikan kasus dugaan suap oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang diduga dilakukan Stepanus dan pihak tersangka lainnya terus berjalan.
Saat ini, kata Ali, KPK masih mengumpulkan bukti-bukti sebagai tindak lanjut pengembangan terkait dugaan perbuatan tersangka Stepanus dan kawan-kawan tersebut. “Kami akan tuntaskan dan ungkap seterang-terangnya perkara tersebut dan tak segan menetapkan pihak lain sebagai tersangka sepanjang ditemukan kecukupan alat buktinya,” kata Ali.
10. Kemenkominfo tengah mendalami dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan di dunia maya. Meski demikian, Kementerian Kominfo belum dapat memastikan apakah informasi 279 juta data penduduk itu bocor dan benar dijual di forum peretas Raid Forums. Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman untuk menelusuri dugaan kebocoran data tersebut. “Kementerian Kominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut. Saat ini belum bisa disimpulkan apakah data di Raid Forums itu benar kumpulan NIK KTP, BPJS, dan lain-lain,” ujar Dedy sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (20/5). Dedy mengungkapkan bila pihaknya belum bisa berkomentar lebih banyak perihal apa tindak lanjut Kementerian Kominfo dalam mengungkap insiden kebocoran data itu. “Nanti perkembangannya akan diinformasikan lebih lanjut,” tambahnya.
11. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) memastikan adanya dugaan kebocoran data penduduk yang viral di media sosial. Dukcapil memastikan hal tersebut diketahui berdasarkan hasil analisis Tim Ditjen Dukcapil setelah mengimpor dan menelusuri data yang ada dalam website Raid Forums dalam akun bernama Kotz. “Berdasarkan poin 4, dari struktur dan pola datanya, saya memastikan itu bukan data yang bersumber dari dukcapil. Karena struktur data di Dukcapil tidak seperti itu,” tulis Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, Kamis (20/5). Sebab, data di Dukcapil tidak memiliki informasi terkait tanggungan, NPWP, hingga nomor telepon. “Struktur data di dukcapil tidak ada tanggungan, e-mail, NPWP, nomor HP, TMT, TAT,” lanjutnya. Zudan menyampaikan, Tim Ditjen Dukcapil telah berusaha melakukan analisis serta menemukan struktur dari data yang bocor tersebut.
12. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, sampai bulan Mei 2021, jumlah peserta BPJS Kesehatan adalah 222,4 juta jiwa. Baca juga: Masuk Prolegnas Prioritas 2021, RUU PDP Tak Hanya soal Kebocoran Data Saat ini, pihaknya sedang melakukan penelusuran untuk memastikan apakan benar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan. “Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya,” kata Iqbal seraya menambahkan, bahwa BPJS Kesehatan konsisten soal keamanan data peserta.
13. Presiden Jokowi mengatakan, ancaman penularan Covid-19 di Indonesia belum berakhir. Menurut Presiden, manajemen pengendalian Covid-19 harus terus dikakukan. “Perlu saya sampaikan bahwa ancaman penyebaran Covid-19 itu belum berakhir. Manajemen pengendalian ini berada di gubernur dan jajarannya beserta pangdam dan kapolda dengan jajarannya, bupati wali kota beserta danrem, dandim, kapolres beserta jajarannya,” ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Provinsi Riau, Kamis (20/5).
Sehingga, apabila semua pihak rukun dan berkoordinasi secara baik saat rapat maupun di lapangan, persoalan penanganan Covid-19 akan menjadi mudah. Jokowi mengingatkan, pengalaman penanganan Covid-19 di tingkat nasional mengajarkan koordinasi yang baik.
14. Kepala Seksi Surveilan Dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ngabila Salama mengatakan, varian baru Covid-19 asal India B.1.617 terkonfirmasi ada di satu wilayah DKI Jakarta. Satu kasus dengan varian mutasi dari India itu diketahui terjadi akibat transmisi lokal, bukan kasus impor dari luar negeri. “Di DKI sudah ada kasus transmisi lokal varian India dan kita sudah melakukan vaksinasi di RW tersebut. Baru ada satu kasus, kita sudah melakukan investigasi di sana,” kata Ngabila saat dihubungi melalu telepon, Rabu (19/5/2021). Ngabila mengatakan, Dinkes DKI Jakarta sudah melakukan tracing secara masif di wilayah yang ditemukan kasus Covid-19 dengan infeksi corona asal India tersebut. Tempat ditemukannya varian baru tersebut juga menjadi prioritas vaksinasi sehingga penularan dan kasus fatal bisa dihindari.
15. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, tujuh kabupaten/kota harus segera memperbaiki penanganan Covid-19 di daerah masing-masing. Pasalnya, ketujuh daerah tersebut saat ini berstatus zona merah atau memiliki risiko tinggi penularan Covid-19. Ketujuh daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Sleman, Kota Salatiga, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Solok, Kota Bukitinggi, dan Kabupaten Deli Serdang. “Kepada tujuh kabupaten/kota ini mohon untuk segera memperbaiki penanganan Covid-19 di wilayahnya,” ujar Wiku dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5). Pasalnya, kata Wiku, data zonasi ini merupakan pemantauan hingga 16 Mei 2021 atau masih terhitung hingga akhir pekan lalu. Sehingga perkembangan zonasi ini belum menangkap kondisi penularan Covid-19 setelah libur Idul Fitri 1442 Hijriah.
16. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengimbau masyarakat Indonesia agar menghentikan perdebatan tentang konflik Palestina dengan Israel terkait meningkatnya ekskalasi di Jalur Gaza. Moeldoko menuturkan, ada persoalan-persoalan domestik yang terjadi di wilayah tersebut. Sehingga, menurutnya kurang tepat jika masyarakat melakukan sebuah perdebatan yang tidak produktif. “Untuk itu, saya mengimbau kepada semuanya untuk menghentikan semuanya itu. Jangan situasi yang terjadi di antara Palestina dengan Israel itu justru menimbulkan perpecahan di antara kita. Bangsa kita sendiri,” ujar Moeldoko dalam keterangan video kepada wartawan, Kamis (20/5). Namun, dia menegaskan bahwa menghentikan perdebatan bukan berarti lantas masyarakat tidak peduli dengan kekerasan yang dilakukan Israel di wilayah Gaza. Moeldoko menekankan, pada dasarnya sikap Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah.
17. Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan aset tersangka korupsi PT Asabri, yaitu Benny Tjokrosaputro, Jimmy Sutopo, dan Sonny Widjaja. Aset milik Benny Tjokro yang kali ini disita penyidik adalah 6 bidang tanah di Sukoharjo, Jawa Tengah dan satu bidang tanah di Sleman, DI Yogyakarta. Di atas sebidang tanah di Sleman, DI Yogyakarta, itu berdiri sebuah bangunan Hotel Brothers Inn. Demikian pula di atas 6 bidang tanah di Sukoharjo, Jawa Tengah berdiri bangunan Hotel Brothers Inn Sukoharjo.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, penyitaan 7 bidang tanah serta bangunan itu telah mendapatkan izin masing-masing dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman. “Kedua penetapan izin penyitaan tersebut pada pokoknya memberikan izin kepada penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tujuh bidang tanah dan bangunan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Leonard dalam keterangannya, Kamis (20/5). Kejagung juga menyita satu bidang tanah milik Sonny Widjaja di Badung, Bali. Selain itu, juga menyita satu bidang tanah di Tebet, Jakarta Selatan.
18. Tim Jaksa Penyidik Jampidsus Kejagung memeriksa tujuh orang saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri. Tujuh saksi yang diperiksa yaitu A selaku Direktur PT Principal Asset Management, MAY selaku Direktur Utama PT Anugrah Sekuritas Indonesia, AD selaku Direktur Utama PT Sedetik Dana Berkah, dan ID selaku saksi a de charge atau saksi meringankan yang diajukan tersangka. Ada pula RGD selaku karyawan Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Juanda. Ia diperiksa terkait data mutasi bank atas nama PT Tricore dan PT Dana Lingkar. Kemudian, HW selaku Direktur Operasional ANTM periode 2015-2017 serta DW selaku Direktur Keuangan ANTM. Keduanya diperiksa terkait dugaan adanya pertemuan dengan Direksi PT Asabri tahun 2016 dan kaitan transaksi saham ANTM oleh PT Asabri.
19. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan lakukan kegiatan di 70.000 desa untuk memperingati Bulan Bung Karno (BBK) pada Juni 2021. Peringatan BBK tahun ini akan difokuskan di daerah pedesaan sebagai tindak lanjut hasil kongres dan rapat kerja nasional (rakernas) serta pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Sehingga salah satu subtema kegiatan BBK tahun ini adalah ‘Desa Maju, Indonesia Kuat dan Berdaulat’. Arahnya, agar seluruh jajaran partai menjadikan desa sebagai pembumian Pancasila serta menjadi jalan Trisakti-nya Bung Karno,” kata Hasto, Kamis (20/5).
Hasto menuturkan, kegiatan BBK ini adalah bagian dari cara PDI-P merawat Pancasila sebagai ideologi bangsa di mana Presiden Pertama RI Soekarno merupakan penggalinya. Menurut Hasto, para pengurus partai akan melaksanakan sejumlah kegiatan yang memastikan pembangunan desa harus berbasis data presisi serta akurat. “Kita akan mengembangkan tradisi memimpin dari desa,” ujarnya.
20. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meresmikan patung Presiden Pertama Soekarno alias Bung Karno di depan kantor Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Megawati berharap patung tersebut menjadi pengingat ajaran dan pengabdian Bung Karno. “Saya sangat berharap, ketika kita melihat patung Bung Karno, maka mengingatkan kita akan ajaran, dan pengabdian beliau kepada bangsa Indonesia, serta menginspirasi kita sebagai generasi penerus untuk meneruskan usaha memajukan Indonesia,” kata Megawati dalam peresmian yang digelar virtual, Kamis (20/5).
Megawati mengatakan patung di Lemhannas itu dibuat dengan mengacu Patung Bung Karno di Museum Blitar. Namun, ia menyebut ukurannya dibuat jauh lebih besar. “Ukuran patungnya mencapai 4 meter, berbahan logam campuran terdiri dari tembaga, kuningan, timah, dan warna patung perunggu kimia bakar, dan memiliki berat kurang lebih dua ton,” ujarnya.
21. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penahanan dan penyidikan terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino sah dan sesuai aturan hukum. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penahanan RJ Lino dilakukan sesuai aturan dan disampaikan pada keluarga. Ali juga menyebutkan bahwa proses penetapan status tersangka pada RJ Lino dilakukan melalui serangkaian proses. Pertama, laporan dugaan tindak korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) muncul dari laporan masyarakat 5 Maret 2014.
22. Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) sempat mengeluarkan label ‘zionis nusantara‘ bagi pihak yang mendukung Israel yang kini tengah berkonflik dengan Palestina. Namun pakar politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai, pelabelan ‘zionis nusantara‘ itu sebagai tanda PKS tengah membuat panggung politik nasional di balik konflik Israel dan Palestina. Dia menilai, pelabelan zionis nusantara tidak tepat disampaikan.
“Jika ada individu atau sekelompok orang yang mendukung serangan teroris Israel ke Palestina itu bukan berarti dia atau mereka itu zionis nusantara. Dia atau mereka itu tak paham dan tak mengerti soal Palestina. Labeling zionis nusantara memang kurang tepat dituduhkan pada orang atau kelompok orang yang mendukung serangan Israel. Tepatnya ya oknum saja. Oknum rakyat yang tak mengerti atas persoalan Palestina,” kata Ujang, Kamis (20/5). Ujang menganggap penggunaan label zionis nusantara semakin menunjukkan dugaan PKS tengah memainkan isu di balik konflik Israel dan Palestina. Menurutnya isu Palestina ini seharusnya tidak dijadikan isu politik untuk elektoral.
23. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menandatangani Undang-Undang untuk melindungi warga Amerika-Asia dari kejahatan dan kebencian rasial. Biden mengutuk keras aksi rasisme. Dilansir AFP, Joe Biden menandatangani Undang-Undang ini pada Kamis (20/5/2021). Hal itu dia sampaikan dalam pidatonya di depan sejumlah politisi Asia-Amerika serta anggota kongres di Gedung Putih.
“(Rasisme) racun buruk yang telah lama menjangkiti bangsa kita,” ucap Joe Biden. Joe Biden mengatakan sentimen anti-China semakin menguat di negeri Paman Sam semenjak pandemi Corona. Komunitas Asia-Amerika, terang Biden, selalu menjadi kambing hitam.
24. Israel dan Hamas mengumumkan gencatan senjata usai pertempuran selama kurang lebih 11 hari. Israel menerima usulan gencatan senjata yang ditawarkan Mesir.
25. Utusan Palestina dan Israel saling melontarkan tuduhan ‘genosida’ dalam sidang Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hal ini membuat sidang PBB itu semakin panas. Dilansir AFP, tuduhan genosida itu dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Al-Malki dan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Gilad Erdan.
Mulanya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat terkejut dengan pertempuran dan konflik Israel-Palestina yang merenggut banyak korban.”Saya sangat terkejut dengan pemboman udara dan artileri yang terus berlanjut oleh Pasukan Pertahanan Israel di Gaza,” kata Guterres seperti dilansir AFP, Jumat (21/5).
Dia juga mengatakan penembakan roket oleh Hamas ke wilayah Israel tidak dapat diterima. “Penembakan roket tanpa pandang bulu oleh Hamas dan kelompok militan lainnya ke pusat-pusat populasi di Israel (tidak dapat diterima),” kata Guterres. (HPS). Indonesia Maju.
0 Post a Comment:
Posting Komentar